Demi Kenyamanan Delegasi G20, Warga Bali Diimbau Tak Gunakan Knalpot Bising

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Polda Bali mengimbau masyarakat pemilik kendaraan roda dua dan roda empat tidak menggunakan knalpot brong. Imbauan ini demi menjaga kenyamanan delegasi G20 pada Bulan November 2022 mendatang.

“Diimbau bagi masyarakat yang kendaraannya masih menggunakan knalpot brong agar segera menggantinya dengan knalpot standar pabrik, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan maupun masyarakat lainnya,” kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/10) malam.

Dia menilai penggunaan knalpot brong pada kendaraan sangat mengganggu masyarakat karena mengeluarkan suara bising dan meresahkan masyarakat.

Orang lain juga bertanya?

"Menggunakan knalpot brong dapat menimbulkan polusi suara sehingga masyarakat lain dan delegasi KTT 20 menjadi tidak nyaman. Knalpot brong juga dapat membahayakan pengguna jalan lain maupun pengendara itu sendiri," ujarnya.

Tujuh ribu personel Kepolisian akan dikerahkan untuk mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Pulau Bali. Para personel akan ditempatkan di banyak tempat untuk mengantisipasi potensi gangguan selama hajatan internasional tersebut berlangsung.

"Untuk KTT nanti kita direncanakan sekitar 6.826 personel itu sudah kita setting kemarin. Dan dapat instruksi dari Mabes Polri akan ditambah 20 persen dari itu, jadi sekitar tujuh ribu sekian, 20 persen itu sebagai pasukan cadangan, kita gabungan Polda Bali dan Mabes Polri," kata Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra usai memimpin apel gelar pasukan di Central Parking ITDC Nusa Dua, Badung.

Di antara penempatan personel keamanan adalah di pintu masuk di Bali. Seperti Pelabuhan Benoa Denpasar, Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten Jembrana, Pelabuhan Padangbai Kabupaten Karangasem dan Pelabuhan Celukan Bawang Kabupaten Buleleng, serta Bandara I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung.

"Kita tempatkan anggota-anggota kita baik terbuka maupun tertutup yang melaksanakan operasi pengawasan, pengecekan secara rutin maupun pengamatan-pengamatan berdasarkan informasi yang kita terima. Itu kira-kira pola kita untuk mengamankan situasi Bali terhadap gangguan-gangguan yang sifatnya kontigensi," imbuhnya.

(mdk/ray)